Jakarta - Kampanye 'Indonesia Goes Open Source' yang telah dilontarkan pemerintah sejak tahun 2004 lalu dinilai masih belum mampu menekan tingkat penggunaan software bajakan di instansi pemerintah sendiri.Menurut Ketua Umum Asosiasi Open Source Indonesia (AOSI), Betti Alisyahbana, masih banyak lembaga pemerintah yang masih belum bermigrasi ke aplikasi open source dan malah bertahan dengan software bajakan.Memang sejak 2004 lalu, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Riset dan Teknologi telah berupaya mewujudkan penggunaan aplikasi yang legal melalui penerapan open source.
Sayangnya, upaya tersebutsepertinya kurang membuahkan hasil. Sebab, penggunaan software bajakan masih cukup tinggi di lingkungan pemerintah. "Masih tinggi. Tapi berapa banyak, saya tidak ada data pastinya," kata Betti saat berbincang santai dengan detikINET usai penyerahan bantuan komputer di Lab Komputer Fakultas Teknik Fisika ITB, Jalan Ganesha 10, Bandung.
Meski demikian, Betti masih melihat ada upaya pemerintah untuk berubah, dan terlihat perubahannya sedikit demi sedikit untuk 'hijrah'. AOSI pun mengapresiasi hal ini dan terus mendorong pemerintah untuk mewujudkan impian 'Indonesia Go Legal' dalam penggunaan piranti lunak.
"Walaupun begitu kita terus dorong dan dampingi pemerintah untuk mewujudkan 'Go Legal' tersebut," lanjut mantan Dirut IBM Indonesia ini.
Banyak hal memang yang mempengaruhi masih tinggi saja tingkat penggunaan software bajakan. Salah satunya lantaran adanya pemahaman yang salah di masyarakat.
"Di masyarakat masih ada salah paham tentang bajak membajak. Dianggapnya membajak itu tidak berdosa tapi kalau mencuri itu dosa. Padahal membajak itu juga dosa," tukas Betti.
Selain itu, masalah biaya juga menjadi sorotan. Meski pada dasarnya open source itu adalah gratis, namun proses tranformasi dari sotfware bajakan yang
biasa dipakai ke open source membutuhkan biaya.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung, Bulgan Alamin dalam satu kesempatan beberapa waktu lalu dengan detikINET.
"Softwarenya sih gratis. Biaya tersebut muncul untuk pelatihan dan maintenance. Sekarang kan sudah terbiasa dengan software-software yang berlisensi, terus ganti dengan open source. Ya orang juga harus belajar lagi. Tapi kita dukung program pemerintah untuk penggunaan software legal," paparnya.
( ash / ash ) Detikinet
Tidak ada komentar:
Posting Komentar